Barabajabekasinews - Bekasi
RSUD Cabangbungin kini menjadi simbol kegagalan pelayanan kesehatan dan potret buram wajah kemanusiaan di Kabupaten Bekasi.
Serangkaian kasus dugaan malpraktek, pelayanan tak manusiawi, dan pelecehan terhadap pasien mencuat ke permukaan tanpa ada tanggung jawab yang jelas dari pihak rumah sakit maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat. Puncaknya, pada 3 Juli 2025, ratusan warga bersama tokoh masyarakat dan kepala desa se-Kecamatan Cabangbungin turun ke jalan menyampaikan protes atas buruknya pelayanan rumah sakit yang seharusnya menjadi benteng terakhir keselamatan rakyat.
Namun, hingga kini, keluhan tersebut justru seperti dilempar ke ruang hampa. Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai tidak hadir, tidak tanggap, dan seolah tuli terhadap jeritan warganya sendiri.
Kasus Demi Kasus: Bukti Krisis Layanan Kesehatan yang Nyata
Seorang pasien yang hanya dirawat karena demam berdarah dengue (DBD) dilaporkan kehilangan penglihatan secara permanen setelah perawatan.
Seorang perempuan menjalani operasi tanpa persetujuan dirinya maupun keluarganya, dan hingga kini masih menderita sakit dengan sisa benang operasi yang belum dilepas.
Dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga medis yang membuat korban mengalami trauma psikologis mendalam.
Berbagai pengakuan dari korban dan keluarga pasien RSUD Cabangbungin menambah panjang daftar dugaan pelanggaran medis yang belum terselesaikan:
Seorang pasien yang hanya dirawat karena demam berdarah dengue (DBD) dilaporkan kehilangan penglihatan secara permanen setelah perawatan.
Seorang perempuan menjalani operasi tanpa persetujuan dirinya maupun keluarganya, dan hingga kini masih menderita sakit dengan sisa benang operasi yang belum dilepas.
Dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga medis yang membuat korban mengalami trauma psikologis mendalam.
Kelalaian medis yang diduga menjadi penyebab meninggalnya pasien yang seharusnya dapat diselamatkan.
Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan batin bagi korban, tetapi juga menggugurkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik.
Kelalaian medis yang diduga menjadi penyebab meninggalnya pasien yang seharusnya dapat diselamatkan.
Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan batin bagi korban, tetapi juga menggugurkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan publik.
Tokoh Masyarakat Bersuara: “Pak Bupati, Jangan Tutup Mata!”
Tokoh masyarakat Cabangbungin, Obay Hendra Winandar, dengan suara lantang menyuarakan kekecewaannya terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan Wakil Bupati, dr. Asep Supriatmaja, yang hingga kini belum menunjukkan sikap tegas maupun empati atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di bawah kewenangannya.
“Pak Bupati, jangan hanya duduk nyaman di kantor. Turunlah ke Cabangbungin, lihat langsung warga yang menjadi korban. Jangan karena kami tinggal jauh dari pusat kota, suara kami tidak dianggap. Ini nyawa rakyat, bukan angka statistik!” ujarnya geram kepada wartawan, Rabu (23/7).
Obay menambahkan bahwa para korban yang kini menderita justru berasal dari masyarakat yang dulu ikut memilih dan mendukung pemimpin daerah dalam Pilkada. “Mereka ini rakyat yang sama, yang berharap akan perubahan, tapi kini justru dikhianati oleh diamnya pemerintah.”
RSUD Cabangbungin & Dinas Kesehatan: Membisu dalam Derasnya Tuntutan
Pihak manajemen RSUD Cabangbungin di bawah kepemimpinan dr. Erni Herdiani dinilai tidak menunjukkan iktikad baik. Bukannya membuka pintu dialog dan menyelesaikan konflik secara terbuka, rumah sakit justru sibuk mengeluarkan press release yang hanya berisi pembelaan institusi, tanpa satu pun bentuk empati kepada para korban.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi nyaris tidak menunjukkan reaksi. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi, investigasi terbuka, atau langkah korektif yang diumumkan ke publik. Keheningan para pejabat ini membuat publik bertanya: Apakah nyawa rakyat tidak berarti apa-apa di mata pejabat daerah?
Undang-Undang Pelayanan Publik Dilanggar Terang-Terangan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kepala daerah memiliki kewajiban penuh untuk memastikan setiap unit kerja memberikan pelayanan sesuai standar dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat. Namun, apa yang terjadi di RSUD Cabangbungin justru menunjukkan bahwa aturan tersebut telah diabaikan.
Bukannya hadir sebagai pengayom rakyat, Pemerintah Kabupaten Bekasi justru terlihat abai, seolah menolak kenyataan bahwa pelayanan dasar mereka telah gagal total
Seruan Kepada Gubernur Jawa Barat: “Kang Dedi, Tolong Lihat Derita Kami”
Melihat tidak adanya langkah konkret dari pemerintah kabupaten, masyarakat kini menaruh harapan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Sosok yang selama ini dikenal responsif dan dekat dengan rakyat, kini diminta untuk turun tangan langsung.
“Kami mohon kepada Kang Dedi, tolong turun ke RSUD Cabangbungin. Lihat kondisi kami. Lihat korban-korban yang masih terlantar. Tolong tegur Pemkab Bekasi yang tidak peduli ini. Kami butuh pemimpin yang hadir, bukan yang menghindar!” tegas Obay.
Harapan ini menjadi titik terang bagi masyarakat Cabangbungin yang merasa sudah kehabisan cara untuk mengadukan nasibnya.
Penutup: Nyawa Rakyat Tidak Boleh Jadi Korban Kelalaian Sistem
Kejadian di RSUD Cabangbungin bukan hanya soal teknis pelayanan kesehatan. Ini soal moral pemerintahan. Soal komitmen terhadap nyawa manusia. Soal kehadiran negara di tengah rakyatnya. Jika pemerintah daerah tetap diam, maka rakyat tidak akan diam selamanya.
Kepada Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan seluruh pejabat terkait:
Jangan tunggu rakyat menarik mandat. Jangan tunggu tragedi lebih besar. Bertindaklah sekarang, atau sejarah akan mencatat kalian sebagai pemimpin yang gagal menjamin nyawa rakyatnya sendiri.
Komentar