Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN ) Klapanunggal Bogor diduga melakukan pungutan liar (pungli) sebesar 200 ribu secara kolektif untuk biaya pendaftaran SPMB 2025.

Ket Foto: Tampak depan
(Gerbang masuk SMPN 1 Klapanunggal Bogor)

Barabajabekasinews - Bekasi

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN ) Klapanunggal Bogor diduga melakukan pungutan liar (pungli) sebesar 200 ribu secara kolektif untuk biaya pendaftaran SPMB 2025. kegiatan pungli ini di ketahui sudah berjalan dari setiap tahun kelulusan semenjak di jabat kepala sekolah yang saat ini, (Kiswanti).

Informasi ini di diperoleh dari orang tua siswa yang enggan di ketahui namanya, yang hendak mendaftar Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Rabu (9/5/2025).

Menurut (R) orang tua siswa, menuturkan, dirinya beserta wali murid lain di suruh tanda tangan dokumen untuk persetujuan uang sebesar 200 ribu untuk biaya pendafataran online oleh operator sekolah sebagai atministrasi, katanya.

“Iya di SMPN Nekal saya di suruh tanda tangan surat pernyataan dan membayar uang sebesar 200 ribu untuk pendaftaran online operator sekolah,” ungakap R kepada awak media ini.

Lebih lanjut R menjelaskan, uang sejumlah 200 ribu tersebut mungkin uang lelah atau akomodasi buat panitia pelaksana dan operator penerimaan siswa baru yang akan di laksanakan bulan Juli 2025.

Setelah di lakukan croscek kesekolah tersebut, baik melalui WhatsApp tidak ada seorang guru yang bisa memberikan keterangan terkait dugaan pungli tersebut yang sudah menjadi budaya di sekolah tersebut yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Dinas pendidikan Kabupaten Bogor seolah melegalkan persolan ini yang sudah mengakar ini dari tahun ketahun, sehingga muncul pertanyaan apakah Dinas pendidikan juga kebagian dari kegiatan pungli ini ?

Miris sekolah negeri yang sudah mendapat anggaran dari pemerintah pusat salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih melakukan pungli dari berbagai alasan.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi II dari Fraksi Demokrat Candra Kusuman yang kebetulan tinggal di Coco Garden klpanunggal saat dikonfirmasi tidak mengetahui ada pungutan di SMP Negeri Klapanunggal tersebut.

“Kalau ada pungli silahkan lapor saja ke aparat penegak hukum (APH) karena itu bukan ranah kami,” pungkasnya Candra.

Candra mengatakan, saat ini dirinya lagi fokus untuk mendukung pembangunan SMP Negeri 2 di Klapanunggal agar tidak terjadi penumpukan calon siswa baru di SMP Nekal. Pasalnya saat ini jumlah warga klpanunggal tiap tahun bertambah sehingga perlu penambahan sekolah SMPN 2 agar warga Klapanunggal bisa tertampung semua.