Kabupaten Bekasi, memasuki babak yang kian panas. Bukan hanya soal buruknya pelayanan yang memicu gelombang protes warga, tetapi juga pernyataan sensitif dari Direktur RSUD Cabangbungin, dr. Hj. Erni Herdiani, yang menyebut adanya isu “perang kedua.”

Barabajabekasinews

Kabupaten Bekasi – Kisruh di RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, memasuki babak yang kian panas. Bukan hanya soal buruknya pelayanan yang memicu gelombang protes warga, tetapi juga pernyataan sensitif dari Direktur RSUD Cabangbungin, dr. Hj. Erni Herdiani, yang menyebut adanya isu “perang kedua.” Ucapan itu sontak memantik kecaman dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Hj.dr Erni mengaku menerima laporan dari salah satu staf yang bernama dr angga yang mengklaim saat hendak pulang sempat dicegat oleh seseorang bernama Heri dan mendengar ucapan akan ada “perang kedua.” makanya kami meminta bantuan pasukan brimob, Namun setelah dikonfirmasi kepada dr. Angga, cerita itu berubah: tidak ada “perang kedua,” melainkan sekadar “pencegahan vendor baru.”

“Alhamdulillah bila memang Pak Heri tidak pernah bicara seperti itu,” ujar Hj. Erni.

Itulah pernyataan dr Erni ketika menjawab pertanyaan awak media terkait datangnya pasukan brimob dan mobil dalmas k9 yang berisikan anjing, di halaman RSUD Cabangbungin pada Jumat 01 Agustus 2025

Pernyataan pak Heri saat dikonfirmasi, "Tanya saja staf nya siapa nama nya? Kapan di berhentikan nya?

Ini fitnah yang keji, saya pertanggung jawabkan dunia & akhirat.. tidak ada omongan seperti itu."ucap heri

Pernyataan ini justru menjadi bahan kritik keras. Ahmad Syarifudin menilai, di tengah sorotan publik, seorang pimpinan instansi pelayanan publik tidak boleh mengumbar informasi mentah yang belum terverifikasi.

“Kalimat seperti itu apalagi dari seorang Direktur RSUD bisa meledakkan situasi yang sudah panas. Saat publik butuh kepastian dan solusi, jangan malah melempar istilah yang bisa memprovokasi,” tegas Ahmad.

Nada desakan lebih lantang terdengar dari tokoh masyarakat Bekasi, Nana Bentar. Ia menuding, jabatan Direktur RSUD Cabangbungin tak lagi layak dipertahankan.

“Tidak mungkin delapan kepala desa kompak mengirim surat ke Bupati kalau masalahnya sepele. Ini bukan sekadar gosip, masyarakat sudah muak. Saya menerima aduan langsung dari pelayanan buruk, pasien yang kehilangan penglihatan permanen, sampai dugaan pelecehan,” ujar Nana dengan nada tegas.

Ia menegaskan, suaranya bukan titipan pihak manapun. “Saya bicara begini karena rakyat datang mengadu. Dan ucapan saya bisa saya pertanggungjawabkan,” tandasnya.

Tokoh masyarakat Cabangbungin lainnya, Obay Winandar, juga menyoroti tajam situasi ini. Menurutnya, kegaduhan di RSUD Cabangbungin adalah tanda adanya masalah struktural yang dibiarkan terlalu lama.

“Kesehatan itu soal nyawa. Kalau sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada rumah sakit daerah, itu tanda bahaya. Apalagi delapan kepala desa sudah satu suara. Ini harus diselesaikan cepat,” tegas Obay. Ia mendesak Bupati Bekasi untuk mengambil langkah tegas agar pelayanan publik tidak semakin terpuruk.

Baik Nana Bentar maupun Obay Hendra Winadar sepakat, DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemkab Bekasi harus menurunkan tim investigasi khusus bersama Inspektorat untuk menyisir seluruh permasalahan di RSUD Cabangbungin.

“Jangan hanya melihat sisi baiknya saja. Fakta di lapangan berbicara. Dari pengamatan saya pribadi, RSUD Cabangbungin ini sudah seperti comberan,” tutup Nana.

Berita ini merupakan berita salah satu hak jawab antara awak media dan direktur RSUD Cabangbungin, untuk hak jawab lainnya, menunggu bukti-bukti yang akurat dari pihak direktur RSUD Cabangbungin, karena kami selaku awak media benar-benar ingin bukti yang kongkrit dan akurat.

(Red Team)