Barabajabekasinews | Bekasi
Ribuan pekerja dari berbagai daerah dilaporkan bakal menggelar Demo Buruh yang dipusatkan di Gedung DPR. Aksi demo ini dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyoroti isu-isu krusial terkait kesejahteraan pekerja.
Demo yang diberi nama gerakan HOSTUM ini dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 10.15 WIB di depan Gedung DPR.
Para buruh menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera diatasi oleh pemerintah dan parlemen. Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%.
“Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja, kenaikan upah minimum mulai dibahas secara intensif baik di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Dewan Pengupahan Daerah pada bulan September hingga Oktober dan ditetapkan oleh Gubernur pada bulan November,” ujar Said Iqbal dikutip media.
Aksi ini akan diikuti oleh ribuan buruh dari Jabodetabek yang datang ke DPR RI, serta aksi serentak puluhan ribu buruh di daerah-daerah Indonesia. Isu utama yang diusung adalah:
- Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
- Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
- Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
- Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
- Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.
- Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029
Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, bersama para pimpinan serikat pekerja nasional.
Selain di Jakarta, gelombang Demo Buruh 28 Agustus 2025 juga akan menyebar ke berbagai daerah. Kota-kota industri seperti Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Serang, dan Bandung akan menjadi titik fokus di Jawa Barat.
Sementara itu, di luar Jawa, aksi serupa direncanakan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Batam, hingga Jayapura, menunjukkan skala nasional dari gerakan ini.
Di wilayah-wilayah tersebut, massa buruh akan memusatkan aksinya di kantor Gubernur, Bupati, Walikota, serta kantor DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tuntutan mereka didengar oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal. Keserentakan aksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap pemerintah.
Aksi nasional Demo Buruh 28 Agustus 2025 ini secara resmi dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Komentar