Dana Bos yang sangat gurih, sampai sampai kepala Sekolah SDN 10 Jatiasih dipanggil Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Barabajabekasinews | Bekasi

Aktivis sosial kemanusiaan Kota Bekasi, Frits Saikat, memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Bekasi yang telah mengirimkan tim pemeriksa ke Dinas Pendidikan pada Selasa (17/9/2024). Pemeriksaan ini terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 10 Jatiasih.

Diketahui, Inspektorat memanggil Kepala Sekolah serta beberapa guru SDN 10 Jatiasih untuk dimintai keterangan pukul 11.00 WIB. Pemanggilan ini dilakukan setelah muncul laporan dari orang tua murid mengenai ketidaksesuaian penggunaan Dana BOS, terutama dalam pengadaan buku paket pelajaran.

Menurut laporan, selama bertahun-tahun siswa hanya menerima buku paket bekas, bukan buku baru, dengan jumlah yang tidak sesuai dengan rombongan belajar di setiap kelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.

Padahal, aturan mengenai pengadaan buku telah diatur jelas dalam Permendikbudristek No. 18 Tahun 2022 dan Kepmendikbudristek No. 79/M/2023. Regulasi tersebut mewajibkan satuan pendidikan memesan buku Kurikulum Merdeka melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Setiap sekolah harus membuat dokumen perencanaan, menentukan jumlah dan spesifikasi, memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta memenuhi rasio satu buku teks utama untuk setiap siswa.

Frits Saikat menegaskan bahwa Inspektorat harus bekerja profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. “Pembenahan harus dilakukan untuk membuktikan keseriusan Inspektorat dan Dinas Pendidikan. Jika dugaan penyelewengan benar terjadi, maka harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas utama Dinas Pendidikan adalah memastikan pengelolaan pendidikan berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi program, termasuk pengadaan sarana belajar yang layak bagi siswa.

Frits menutup dengan ajakan agar semua pihak ikut mengawal kasus ini. “Kami, segenap elemen masyarakat—baik pemerintah, DPRD, mahasiswa, media, orang tua murid, LSM, ormas, maupun aktivis—akan terus mengawasi. Ini demi menciptakan generasi emas anak bangsa,” tegasnya.