Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan membiayai proyek Luhut, yang sebelumnya juga menolak penggunaan APBN untuk kereta cepat

Barabajabekasinews | Bekasi

Sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk bayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah datunya dari anggota DPR Komisi XI DPR Anis Byarwati

Berdasar informasi yang beredar, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat rugi hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut pada semester I-2025, yakni sebesar Rp 1,625 triliun.

“Kereta cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” kata politisi PKS ini.

Anis mengungkapkan kondisi ini menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan mudaratnya.

Berdasar informasi yang beredar, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat rugi hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut pada semester I-2025, yakni sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga enggan membiayai proyek family office yang tengah digodok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan APBN. Purbaya terang-terangan menolak terlibat lebih jauh dengan proyek tersebut.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin lalu.

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, ia tak akan mengalihkan anggaran APBN ke proyek yang tak sesuai dengan perencanaan.

“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” ungkap dia.

Nggak, kalau mau saya doian lah,” katanya sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” ujarnya.

Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).

Berdasar informasi yang beredar, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat rugi hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut pada semester I-2025, yakni sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga enggan membiayai proyek family office yang tengah digodok Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan APBN. Purbaya terang-terangan menolak terlibat lebih jauh dengan proyek tersebut.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin lalu.

Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan saat ini adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, ia tak akan mengalihkan anggaran APBN ke proyek yang tak sesuai dengan perencanaan.

“Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu saja,” ungkap dia.

Nggak, kalau mau saya doian lah,” katanya sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum memahami secara mendalam konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN kerap menyinggung hal itu dalam beberapa kesempatan.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” ujarnya.

Sebagai informasi, family office merujuk pada entitas pengelola kekayaan pribadi atau keluarga konglomerat yang kerap diasosiasikan dengan negara-negara surga pajak, seperti Singapura dan Hong Kong.

Wacana pembentukan family office di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata (Bali), belakangan mencuat dan disebut menjadi bagian dari rencana DEN untuk menarik investasi dari kalangan ultra high net worth individual (UHNWI).